“Tidak ada kecerdasan yang dapat ada tanpa tanggung jawab.
Satu-satunya pertanyaan adalah: di mana tanggung jawab itu harus dilekatkan secara hukum.”PENDAHULUAN
Dengan munculnya apa yang disebut sebagai kecerdasan baru, kini dimungkinkan untuk membedakan tiga bentuk kecerdasan.
Yang pertama adalah kecerdasan tertinggi, suatu prinsip pengatur seluruh realitas, yang manifestasinya membentuk baik dunia fisik maupun sistem abstrak.
Yang kedua adalah kecerdasan manusia, yaitu kemampuan untuk memahami, menafsirkan, dan mengorganisasi, yang memungkinkan manusia berinteraksi dengan tatanan tersebut tanpa harus sepenuhnya memahaminya.
Yang ketiga, yang lebih baru dalam manifestasi operasionalnya, adalah apa yang disebut sebagai kecerdasan baru. Kecerdasan ini bukan hasil penciptaan ex nihilo oleh manusia, melainkan hasil dari pengorganisasian teknis atas prinsip yang sudah ada sebelumnya, yang diwujudkan dalam sistem komputasional.
Apa pun tingkatnya, kecerdasan pada dasarnya bersifat immaterial dan hanya dapat dikenali melalui dampaknya.
Namun, rezim hukum tentang tanggung jawab dirancang untuk mengatur perilaku yang dapat diatribusikan kepada subjek yang dapat diidentifikasi, yang mampu mempertanggungjawabkan suatu kerugian.
Dengan demikian, muncul suatu ketegangan: bagaimana menerapkan rezim yang berbasis pada tanggung jawab manusia terhadap sistem yang beroperasi berdasarkan kecerdasan immaterial dan sebagian otonom?
Sebagian doktrin mengusulkan penciptaan rezim tanggung jawab yang otonom, bahkan pengakuan kepribadian hukum bagi kecerdasan buatan.
Namun, pendekatan semacam itu akan merusak dasar hukum tanggung jawab dengan memisahkan akibat dari pelakunya.
Artikel ini menawarkan pendekatan yang berbeda.
Bukan untuk menciptakan prinsip baru, tetapi untuk membangun kembali penerapan prinsip yang ada berdasarkan pembedaan mendasar antara bentuk-bentuk kecerdasan.
Pendekatan ini menghasilkan prinsip utama:
Setiap kecerdasan immaterial yang terorganisir menimbulkan tanggung jawab material yang dapat diatribusikan kepada pihak yang mengorganisirnya.
I – KECERDASAN TERTINGGI: KETIDAKMUNGKINAN STRUKTURAL TANGGUNG JAWAB
Kecerdasan tertinggi adalah kecerdasan yang tidak dapat dilampaui oleh bentuk kecerdasan lain.
Dalam perspektif ini, setiap upaya untuk mengatribusikan tanggung jawab menghadapi ketidakmungkinan konseptual.
Tanggung jawab mensyaratkan adanya otoritas yang lebih tinggi atau setidaknya setara yang mampu menilai, mengkualifikasikan kesalahan, dan mengatur perbaikan.
Tanpa otoritas tersebut, tanggung jawab menjadi tidak relevan.
Prinsip “yang mampu melakukan yang lebih besar, mampu melakukan yang lebih kecil” menemukan penerapan khusus di sini: kecerdasan absolut tidak dapat tunduk pada rezim yang dirancang untuk kecerdasan terbatas.
Akibatnya:
- tidak ada tindakan ganti rugi yang dapat diajukan,
- tidak ada kesalahan yang dapat dikualifikasikan secara hukum,
- tidak ada kerugian yang dapat diatribusikan dalam arti hukum positif.
Ketidakmungkinan ini bersifat struktural, bukan kebetulan.
Ini menunjukkan bahwa tanggung jawab hanya dapat ada antara entitas yang berada dalam hubungan kesetaraan atau hierarki normatif.
II – KECERDASAN MANUSIA: DASAR KLASIK TANGGUNG JAWAB
Kecerdasan manusia berada dalam kerangka sosial yang diatur oleh norma hukum.
Prinsip utama tanggung jawab adalah:
Setiap perbuatan yang menimbulkan kerugian mewajibkan pelakunya untuk memberikan ganti rugi.
Prinsip ini memerlukan:
- adanya kerugian,
- adanya peristiwa penyebab,
- adanya hubungan sebab akibat.
Dalam hukum kontrak, para pihak dapat membatasi tanggung jawab, tetapi tidak untuk kesalahan berat atau itikad buruk.
Dengan demikian, tanggung jawab manusia didasarkan pada:
- imputabilitas yang jelas,
- perilaku yang nyata,
- kemampuan untuk memperbaiki kerugian.
III – KECERDASAN BARU: ANALISIS DAN BATAS REZIM KLASIK
Kecerdasan baru harus dianalisis berdasarkan tingkat otonominya.
A) Tahap awal: tanpa tanggung jawab otonom
Sistem masih sepenuhnya dikendalikan manusia.
Tanggung jawab berada pada:
- pembuat
- penyedia
- pengguna
B) Tahap menengah: tanggung jawab terbagi
Pengguna menjadi pusat tanggung jawab.
Ia wajib:
- menggunakan sistem dengan benar
- melakukan kontrol yang wajar
- tidak menyalahgunakan sistem
Pengguna tidak dapat bersembunyi di balik sistem.
C) Tahap matang: batas rezim klasik
Sistem menjadi:
- adaptif
- otonom
- kompleks
Namun, ini tidak berarti sistem menjadi bertanggung jawab.
Ini berarti hukum harus kembali kepada manusia.
IV – TANGGUNG JAWAB YANG TERDIFERENSIASI
A) Prinsip umum
Tanggung jawab tetap melekat pada manusia.
B) Jika tujuan merugikan
Tanggung jawab penuh, tanpa pengecualian
C) Jika tujuan sah
Tanggung jawab disesuaikan, tetapi tetap ada
D) Tidak ada tanggung jawab yang “tersebar”
Hukum mengharuskan adanya pihak yang jelas bertanggung jawab berdasarkan:
- kontrol
- keputusan
- manfaat
KESIMPULAN UMUM
Munculnya kecerdasan baru bukanlah akhir dari hukum tanggung jawab.
Sebaliknya, ini memperjelas prinsip dasarnya.
Kecerdasan baru tidak dapat menjadi subjek hukum.
Ia hanya menghasilkan efek.
Efek tersebut harus selalu dikaitkan dengan manusia.
Prinsip utama tetap:
Setiap kecerdasan immaterial yang terorganisir menimbulkan tanggung jawab material pada pihak yang mengorganisirnya.
PRINSIP AKHIR
“Setiap kecerdasan immaterial yang terorganisir menimbulkan tanggung jawab material pada pihak yang mengorganisirnya.”
Hukum tidak perlu menyesuaikan diri dengan kecerdasan.
Hukum harus diterapkan dengan benar kepada mereka yang mengorganisirnya.
Patrick Houyoux, LL.M.
President — PT SYDECO
Sovereign Cybersecurity
Legal Doctrine — Cybersecurity — Sovereign AI
Author of the Principle of Responsibility
of New Intelligences
This work develops a structured legal approach
to artificial intelligence, rejecting the need
for artificial legal personality and reaffirming
the necessity of human responsibility.
It integrates legal doctrine, cybersecurity
architecture, and sovereign AI systems.
*----*
CONTACT :
https://www.syde.co
https://ritapi.io/
